Pembangunan Sekolah Rakyat Tercatat Rp 1,25 Triliun
Medan, CNN Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat telah mencapai angka anggaran Rp 1,25 triliun. Dalam penjelasannya, AHY menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap pembebasan lahan berada di tangan pemerintah daerah setempat, sedangkan dana untuk pembangunan fisik berasal dari pemerintah pusat.
“Setiap sekolah ini memerlukan alokasi anggaran sekitar Rp250 miliar. Jika ditotal, anggaran untuk semua sekolah rakyat ini mencapai sekitar Rp1,25 triliun,” jelas AHY saat meninjau perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi II di Kota Medan pada Jumat (3/7) siang.
AHY menambahkan bahwa pemerintah kota dan kabupaten bertanggung jawab penuh atas penyediaan lahan sekolah. Program Sekolah Rakyat ini merupakan salah satu prioritas dari Presiden RI Prabowo Subianto dalam upaya memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas dan memutus rantai kemiskinan antar generasi.
“Kami ingin memberikan intervensi untuk memutus siklus kemiskinan melalui pendidikan yang terjangkau dan berkualitas,” ungkap AHY. Dia juga menekankan bahwa seluruh pendidikan di Sekolah Rakyat ini tidak dipungut biaya, mulai dari penerimaan siswa hingga kelulusan. Setelah lulus, para siswa akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang vokasi, perguruan tinggi, atau langsung masuk ke dunia kerja.
AHY menilai pendidikan sebagai instrumen yang sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, negara perlu hadir untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak Indonesia, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Sekolah Rakyat Terintegrasi II di Medan Tuntungan dibangun di atas lahan seluas sekitar enam hektare milik Pemerintah Kota Medan, dan dirancang sebagai kawasan pendidikan yang menyatukan jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu kompleks. Sekolah ini direncanakan mampu menampung sekitar 1.080 siswa, terdiri atas 540 siswa untuk SD dan masing-masing 270 siswa untuk SMP dan SMA.
“Ini merupakan salah satu langkah serius pemerintah dan merupakan program prioritas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan Kementerian Sosial dengan dukungan pembangunan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Kami di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga terlibat dalam pengkoordinasian pembangunan infrastruktur agar program ini berjalan dengan baik,” tambah AHY, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat.
AHY menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa terhalang oleh kondisi ekonomi keluarganya. “Negara harus memberikan kesempatan yang baik kepada semua, terutama masyarakat yang kurang mampu dan perlu dilindungi serta dibantu secara ekonomi dan sosial,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Medan dan semua pihak yang terlibat dalam proses perencanaan hingga pembangunan fisik sekolah.
About the Author
